Mataram, DTulis.com - Masih banyaknya pegawai honorer di lingkup Pemprov NTB yang belum diangkat menjadi P3K. Hal ini menjadi sorotan pengamat kebijakan publik Khairy Juanda yang mengatakan bahwa seharusnya Pemerintah Privinsi NTB lebih mendahulukan pegawai honorer lama untuk diangkat menjadi P3K.
"Honorer lama seharusnya menjadi prioritas karena mereka sudah lama mengabdi jadi tenaga honorer, " ujarnya kepada media ini, Senin (22/7/2024).
Lebih lanjut Khairy Juanda juga mengatakan bahwa Pemprov NTB seharusnya tidak tebang pilih dalam pengangkatan P3K.
Selain itu, ia juga menuturkan bahwa jika ada pengangkatan honorer baru menjadi P3K maka patut diduga bahwa adanya sistem titip.
"Titipan oknum (orang dalam) bisa terjadi, karena secara aturan pengangkatan P3K salah satunya adalah dengan memperhatikan masa kerja dari tenaga honorer itu sendiri," pungkasnya.
"Kalo Pemprov NTB mengabaikan ketentuan perundang-undangan terkait pengangkatan P3K maka bisa diduga ada aturan yg dilanggar atau diabaikan," imbuhnya.
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Khairy Juanda juga berharap agar pemprov adil dalam pengangkatan P3K.
"Jangan mentang-mentang anak temannya, baru honorer tujuh (7) tahun langsung diusulkan dan yang honorer lama diabaikan, " tutupnya.
